BANSOS Sekarang Dapat Diprioritaskan Ke Masyarakat yang Kehilangan Pekerjaan

71

6 Februari 2021, Menteri Ketengakerjaan Ida Fauziyah mengakui dana bantuan subsidi upah (BSU) tak dialokasikan dalam APBN 2021. Dari berita KONTAN sebelumnya, Ida menyebut, pihaknya belum ditugaskan untuk melanjutkan program BSU di tahun ini.

Terkait hal tersebut, Ekonom dan Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah mengatakan, bansos baiknya tetap diberikan kepada masyarakat yang berpendapatan rendah. Namun Piter menggarisbawahi hanya saja bentuknya yang berubah.

“Tahun ini diberikan misalnya bantuan listrik 100% kepada pelanggan 450 VA dan 50% yang 900 VA. Pemerintah memang nampaknya masih mencari-cari bentuk bantuan yang benar-benar bisa tepat sasaran,” jelas Piter kepada Kontan.co.id pada Senin (1/2).

Adapun dari pelaksanaan program bansos terutama BSU tahun lalu, Piter menyebut pemerintah perlu memperbaiki dari segi data penerima. Perbaikan data ditekankan perlu menjadi pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh pemerintah.

“Yang terus menjadi fokus perbaikan adalah data. Siapa yang layak dan seharusnya mendapatkan bantuan. Kemudian berdasarkan data tersebut baru disesuaikan bentuk bantuannya dan bagaimana bantuan seharusnya disalurkan,” terangnya.

Namun, Piter menambahkan bahwa bantuan bagi pekerja yang masih memiliki penghasilan bukan menjadi prioritas. Masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan penghasilan perlu menjadi prioritas dalam penerima program bansos di tahun ini.

“Bantuan untuk pekerja yang masih punya penghasilan seharusnya bukan prioritas. Yang harus diutamakan adalah mereka yang kehilangan pekerjaan dan income,” ujarnya.

Ada ketidaksesuaian data penerima BANSOS ?

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan, pihaknya menemukan sejumlah data penerima bantuan sosial ( bansos) yang belum sesuai dengan data Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Pusat. 

Hal tersebut disampaikan Risma saat berkunjung ke Kelurahan Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Jumat (29/1/2021) bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. 

Menurut Risma ketidaksesuaian data tersebut sangat rawan sehingga pihaknya pun meminta daerah untuk memperbaikinya. Baca juga: Pesan Jokowi, Masyarakat Jangan Gunakan Dana Bansos Covid-19 untuk Beli Rokok “Di minggu pertama dan kedua Januari sudah ada perbaikan-perbaikan itu, karena kalau tidak padan kita juga takut. 

Orangnya itu ada atau enggak kan kita nggak tahu,” ujar Risma dikutip dari siaran pers, Minggu (31/1/2021). Risma mengatakan, sejumlah daerah memang telah melaporkan data penerima bansos yang sesuai dengan data Dukcapil. 

Namun saat ini, masih tersisa 40 daerah yang belum melakukan pemadanan data tersebut. “Kurang lebih ada 40 daerah yang kami surati untuk dia memadankan dengan data kependudukan. 

Tambahannya sekitar 600.000-an (jumlah data) seluruh Indonesia, kecuali yang 40 daerah itu belum,” kata dia. Dalam kesempatan tersebut, Menko PMK Muhadjir Effendy juga turut memastikan agar penyaluran bansos tepat jumlah dan sasarannya.  

Bansos diberikan langsung kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang telah memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sepadan dengan data NIK pada data dukcapil pusat tersebut. “NIK memegang peran kunci untuk memastikan keberadaan KPM sekaligus sebagai pengontrol agar pemberian bansos tidak tumpang tindih,” ucap dia. 

Adapun di Kota Surakarta terdapat sebanyak 193.000 keluarga. Dari total jumlah tersebut, 47,27 persennya atau 91.000 keluarga telah menerima bansos yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Mensos Temukan Ketidaksesuaian Data Penerima Bansos dan Dukcapil

 Bagaimana cara ceknya?

Presiden Joko Widodo bersama Menteri Sosial Tri Rismaharini secara simbolis menyalurkan dana Program Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk masyarakat terdampak pandemi Covid-19 bersamaan dengan dua bansos lainnya pada Senin (4/1/2021).

Pada tahun 2021, BST sejumlah Rp300 ribu akan menyasar 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia. Bantuan itu akan diberikan mulai Januari hingga April 2021.

Penyaluran bansos dilakukan oleh PT Pos Indonesia. Kecuali, di wilayah Papua dan Papua Barat ada perlakuan khusus akibat kendala kondisi wilayah.

Ada tiga bantuan langsung tunai (BLT) yang digulirkan pada Januari 2021, yakni Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH), dan kartu sembako/Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) Jabodetabek/luar Jabodetabek.

Bansos ini merupakan jaring pengaman sosial bagi masyarakat miskin maupun yang paling terdampak secara sosial ekonomi akibat wabah virus SARS COV-2 selama hampir setahun.

Halaman: 1 2

You might also like
close